DAIMART-NEWS - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi program andalan Presiden Prabowo Subianto kini jadi sorotan tajam karena disebut menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bagaimana tidak, anggarannya meledak hampir 5 kali lipat dalam setahun.
Berdasarkan data APBN KiTa, pada 2025 anggaran MBG hanya Rp71 triliun dengan target 17,9 juta penerima. Di tahun 2026, anggarannya resmi naik menjadi *Rp335 triliun* dengan target 82,9 juta penerima manfaat di 38 provinsi.
Kenaikan fantastis ini diakui Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah.
*83% Diambil dari Dana Pendidikan?*
Yang bikin publik kaget, sebagian besar dana MBG diambil dari pos pendidikan.
"Dalam dua tahun anggaran ini, alokasi anggaran pendidikan termasuk anggaran MBG di dalamnya, tahun 2025 sebesar Rp71 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun," kata Said, Jumat (27/2/2026).
Dari total anggaran pendidikan 2026 yang sebesar Rp769 triliun, Rp268 triliun dialokasikan untuk MBG. Rinciannya, Rp255,5 triliun untuk dukungan program MBG dan Rp12,4 triliun untuk manajemen.
Jika dibedah lebih dalam, sumber anggaran MBG 2026 terbagi:
- Sektor pendidikan: Rp223,5 triliun (83,4%)
- Sektor kesehatan: Rp24,7 triliun (9,2%)
- Sektor ekonomi: Rp19,7 triliun (7,4%)
Hal inilah yang kemudian digugat koalisi masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim MK Arsul Sani bahkan mempertanyakan, "Kalau kenaikan anggaran pendidikan hanya sekitar Rp45 triliun, tetapi anggaran MBG naik dari Rp71 triliun menjadi Rp268 triliun, tentu perlu dijelaskan bagaimana konstruksi penganggarannya."
*Serapan Baru 72,5%*
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan, per 31 Desember 2025, realisasi anggaran MBG baru Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu Rp71 triliun. Artinya masih ada Rp19,5 triliun yang belum terserap.
Pemerintah sendiri menargetkan setiap SPPG melayani 3.000 porsi per hari. Dengan kebutuhan 200 kg beras, 3.500 butir telur, dan 350 ekor ayam per dapur, perputaran ekonomi lokal memang besar. Tercatat ada 34.261 supplier yang terlibat, termasuk 16.323 UMKM dan 4.185 koperasi.
Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi pemangkasan jika defisit APBN lewat 3% akibat harga minyak dunia naik ke US$92/barel.
"Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG," ujar Purbaya. Efisiensi akan difokuskan ke pembelian motor dan komputer SPPG, bukan makanan siswanya.
Apakah MBG benar-benar menguras APBN atau investasi SDM jangka panjang? Pemerintah mengklaim ini adalah investasi. Tapi publik kini menunggu transparansi audit mutu dan data penerima.
DaiMart.id